Makassar — Public Research Institute (PRI) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sulawesi Selatan dan Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel, Senin (26/1/2026).
Aksi ini menuntut supervisi langsung Polda Sulsel atas penanganan kasus dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN), seperti dikutip dari insertrakyat.com.
Di Mapolda Sulsel, massa PRI diterima Bamin Ditreskrimum Polda Sulsel. Sementara di DPD I Golkar Sulsel, aksi diterima Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang menyampaikan bahwa aspirasi massa akan ditindaklanjuti melalui rapat harian internal partai.
Jenderal Lapangan aksi, Muh. Romi Arunanta, menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut bukan seremonial.
“Jika supervisi tidak dilakukan, kami siap membawa tekanan ini ke Mabes Polri dan Kompolnas,” tegasnya.
Kasus tersebut diduga terjadi pada 24 Desember 2025 di Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng dan kini ditangani Polres Soppeng. Korban melapor pada 28 Desember 2025 dan menjalani pemeriksaan lanjutan pada 11 Januari 2026, namun hingga kini belum ada penjelasan terbuka terkait perkembangan penyidikan.
Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, menegaskan supervisi Polda Sulsel merupakan tuntutan utama.
“Supervisi Polda adalah harga mati. Tanpa itu, perkara ini berpotensi berjalan di tempat dan mengikis kepercayaan publik,” ujarnya.
PRI juga mendesak DPD I Golkar Sulsel mengambil langkah etis terhadap kadernya. “Partai politik tidak boleh cuci tangan. Etika harus ditegakkan seiring proses hukum,” tegas Abduh.
Public Research Institute (PRI) merupakan organisasi independen yang bergerak di bidang riset sosial-politik dan advokasi publik, aktif mengawal isu hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari kontrol masyarakat sipil.
0 Komentar