Bupati Soppeng Tekankan Percepatan Penanganan Lahan Eks HGU dalam Rakor GTRA 2026

SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah penataan pertanahan dan tata ruang melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung Bupati Soppeng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jum'at, 22 Mei 2026.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu mengenai penguatan peran GTRA dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan hanya sebatas penataan lahan, namun juga menjadi upaya strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, percepatan penyelesaian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Sejumlah lahan yang menjadi fokus pembahasan di antaranya kawasan milik PT Coppo Bina Atakka dan PT Sering Raya di Desa Sering, serta lahan eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, yang masa haknya telah berakhir namun belum diperpanjang.

Selain isu pertanahan, rapat juga membahas perkembangan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini berada pada tahap persetujuan substansi. Bupati meminta seluruh instansi terkait aktif berkoordinasi dan memperkuat sinergi agar proses revisi RTRW berjalan maksimal sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan keterlibatan dalam mendukung reforma agraria di daerah. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap lahir langkah-langkah konkret yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus mendukung program prioritas nasional dan pembangunan Kabupaten Soppeng.

Baca Juga