Bupati Langsung Hadap Menteri: Soppeng Kebagian Sekolah Rakyat, Seratus Siswa Mulai Belajar
Tidak semua anak bisa kembali ke sekolah dengan cara yang sama. Ada yang terhenti di tengah jalan, ada juga yang sejak awal tidak sempat masuk. Situasi seperti ini yang mendorong lahirnya program Sekolah Rakyat di tingkat nasional.
Program ini memang dirancang untuk kelompok yang berbeda. Sasarannya bukan siswa pada umumnya, melainkan anak putus sekolah, keluarga miskin, dan mereka yang berada dalam kondisi sosial yang rentan. Tujuannya sederhana, memberi mereka kesempatan kembali belajar, sekaligus membentuk kembali kebiasaan dan arah hidup.
Pendekatannya juga tidak sepenuhnya sama dengan sekolah biasa. Selain pelajaran, ada pembinaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di beberapa daerah, bahkan disiapkan dalam bentuk sekolah berasrama, agar prosesnya bisa lebih terarah.
Program ini kemudian dijalankan di sejumlah daerah sebagai tahap awal. Tidak semua wilayah langsung mendapatkan. Pemerintah pusat memilih beberapa titik yang dianggap siap, baik dari sisi kebutuhan maupun dukungan daerahnya.
Soppeng termasuk yang masuk dalam tahap awal itu.
Langkahnya dimulai pada pertengahan 2025. Bupati H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle datang langsung menemui Menteri Sosial Republik Indonesia pada 15 Mei 2025. Pertemuan itu bukan sekadar kunjungan biasa. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa Soppeng siap menjalankan program tersebut.
Dari situ, keputusan kemudian turun. Soppeng ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap pertama. Dari 100 titik yang ditetapkan secara nasional, daerah ini mendapat satu unit dengan nama Sekolah Rakyat 64 Soppeng.
Programnya langsung berjalan di tahun yang sama. Pada tahap awal, jumlah siswa yang diterima sebanyak 100 orang. Dibagi rata, 50 untuk tingkat Sekolah Dasar dan 50 untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama.
Jumlah ini memang belum besar. Tapi untuk program yang menyasar kelompok tertentu, angka itu sudah cukup untuk memulai.
Lokasinya menggunakan bangunan yang sudah ada, yaitu di kawasan eks RSUD Ajapange. Bangunan tersebut direhabilitasi dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar dari APBN.
Di tempat itu, aktivitas belajar mulai berjalan. Tidak banyak yang berubah secara mencolok dari luar. Tapi di dalamnya, ada proses yang sedang dimulai kembali bagi siswa yang sebelumnya sempat berhenti.
Pengembangan berikutnya sudah disiapkan.
Untuk tahun 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menetapkan pembangunan Sekolah Rakyat dengan konsep boarding school di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Soppeng kembali masuk dalam daftar tersebut.
Skalanya jauh lebih besar.
Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp243 miliar dari APBN. Lokasinya berada di Lingkungan Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, di atas lahan seluas kurang lebih 7,1 hektare. Saat ini, proses pembangunan masih berlangsung.
Konsep boarding school membawa pendekatan yang berbeda. Siswa tidak hanya datang untuk belajar, lalu pulang. Mereka akan tinggal dalam satu lingkungan yang sama, mengikuti pola kegiatan yang lebih teratur.
Di sinilah perbedaan utama program ini. Bukan hanya mengejar ketertinggalan pelajaran, tetapi juga membentuk kembali kebiasaan, disiplin, dan cara berinteraksi.
Dalam konteks yang lebih luas, Sekolah Rakyat tidak berdiri hanya sebagai program pendidikan. Ia juga menyentuh persoalan sosial yang selama ini sulit ditangani.
Anak yang tidak bersekolah sering kali berada dalam posisi yang rawan. Akses terbatas, pilihan semakin sempit. Tanpa intervensi, kondisi itu bisa berlanjut.
Karena itu, program ini lebih tepat dilihat sebagai upaya membuka kembali jalan yang sempat tertutup.
Di Soppeng, langkahnya masih awal. Jumlah siswa masih terbatas, fasilitas masih dalam proses. Tapi arahnya sudah jelas.
Perjalanannya tentu tidak sebentar. Program seperti ini membutuhkan waktu, pendampingan, dan konsistensi. Tapi untuk sebagian anak, kehadiran satu ruang belajar saja sudah cukup berarti.
0 Komentar